Fenomena Perilaku Pelajar

Bila melihat fenomena perilaku para pelajar sekarang ini dan yang masih sekolah aktif, saya merasakan sebuah rasa kekuatiran yang tinggi terhadap tingkah laku mereka. Mayoritas sudah mulai muncul budaya konsumtif dan pola hidup hedonisme. Terbukti, mereka sekarang ini memperlihatkan sebuah perilaku yang mencerminkan itu semua. Bisa dilihat buktinya, mereka tidak mau naik motor jika motornya jelek dan tidak baru atau motornya keluaran tahun lama. Mereka minta yang terbaru, yang katanya lagi ngetrend di kalangan anak muda.

HP mereka juga selalu minta yang tercanggih dan terbaru, ada kesan antar anak muda sekarang saling bersaing untuk mempunyai barang yang terbaru dan terlengkap. Bagi yang orang tuanya kaya mungkin tidak ada masalah, tapi bagi mereka yang kurang mampu orang tua bingung karena anak terus menuntut sekaligus mengancam akan tidak sekolah jika mereka tidak dibelikan motor dan HP terbaru. Mungkin para orang tua jadi merasa pusing memikirkan tingkah laku meraka.

Belum lagi, gaya hidup anak muda sekarang adalah gemar menghabiskan waktunya di warung-warung internet. mereka sekedar bermain game daripada mencari berita yang bermanfaat. Mereka dengan rajin menghabiskan watunya untuk download gambar-gambar yang sebenarnya tidak pantas dilihat. Pembicaraan yang selalu diomongkan adalah melulu seputar perkembangan game. Apakah memang fenomenanya sudah seperti ini? Inilah yang patut kita cermati dan dipikirkan benarkah yang dilakukan akan mendatangkan manfaat nantinya?

Kami melihat anak muda sekarang terutama anak sekolah dilihat dari cara berbicara, bersikap dan bertingkah laku sudah sangat jauh dari budaya timur yang penuh adab dan sopan santun. Istilahnya kami menyebut pola sikap mereka sebagai “Perilaku Luar Negeri” Karena, mereka pada dasarnya belum mampu berpikir cermat. Umumnya pola pikir mereka simpel dan instan, sehingga kurang mengetahui dampaknya secara cermat.

Ya, perilaku mereka memang sudah mencerminkan budaya “Luar Negeri” yang salah satunya indikasinya adalah munculnya budaya materialistis, individualis, egoisentri, kurang peka, hidup enak tanpa bisa merasakan pahitnya, kepedulian dengan orang lain rendah, sopan santun dan tata krama mulai ditinggalkan, rasa hormat kepada orang tua mulai berkurang, dll. Intinya perilaku mereka menjadi serasa asing di negeri sendiri. Masayarakat dan orang tua di buat terheran-heran dengan kebiasaan mereka. Kurang apa mereka mendidik, mereka sudah merasa mengajarkan agama, tapi tidak ada peningkatan ibadah. Mereka sudah memasukkan ke sekolah bergengsi tapi justru kualitas kecerdasan dan berpikirnya kurang.

Jadi, sebaiknya untuk para orang tua sadarlah terhadap fenomena ini. Jangan berkata atas nama kasih sayang justru malah menceburkan mereka ke jurang kehancuran akhlaq tanpa disadarinya. Sudah berpikirkah mereka ketika membelikan barang-barang tersebut, apakah bermanfaat atau malah sebaliknya malah mendatangkan kerugian. Mari kita kembalikan lagi ke ajaran yang sesungguhnya yaitu belajar hidup dari kehidupan ini. Karena pelajaran yang terpenting adalah belajar hidup, belajar memecahkan setiap permasalahan hidup, sehingga mereka nanti kelak akan mampu bertahan hidup jika pada masanya tiba untuk menggatikan kedudukan mereka. Jangan sampai mereka menjadi buruh dinegeri sendiri, akibat ketidaktahuan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh barang-barang kualitas luar negeri.

Ramai-ramai Mencalonkan Presiden!

menjelang pemilu 2009, kita disuguhi cukup banyak berita politik terutama berita tentang capres dan cawapres. Para calon berlomba-lomba meraih simpatik baik dari parpol maupun masayarakat luas. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang hanya untuk menampilkan dan mengenalkan profilnya kepada publik. Cara instan yang dilakukan adalah melalui iklan di media elektronik. Ya, itulah iklan politik. Mereka dengan tanpa malu-malu lagi menyebut yang paling pantas menjadi calon presiden bagi negeri tercinta kita ini.

Ada kesan calon presiden di Indonesia sangat mudah mendaftar dan sangat murah, karena yang mendaftar cukup banyak. Padahal belum tentu partai mereka nanti dipercaya rakyat artinya suara dukungan mereka nanti belum tentu meraih kursi di legislatif. Mereka seakan tidak peduli lagi bahwa syarat menjadi presiden adalah sangat berat (kalau syarat administrasi saja gampang kan) yang saya maksud adalah syarat menjadi pemimpin apalagi presiden di Indonesia sangat berat karena pemimpin itu harus mampu memegang amanah dan melaksanakan amanah tersebut. Pertanyaannya sudah mampukah mereka?

Belum lagi para capres-capres baru, protes terhadap UU Pilpres yang baru disahkan, yang intinya menunjukkan keterangan bahwa syarat dukungan capres dilihat dari suara dewan yang harus diraih minimal 20 % suara dewan hasil pemilu legislatif. Dari keputusan tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan capres-capres karena mereka menilai keputusan tersebut tidak adil dan menguntungkan parpol besar. Mereka kabarnya bersiap-siap mengajukan uji materiil di mahkamah konstitusi ( sepertinya kok rajin ya ngasih kerjaan MK) Terlepas tuntutan mereka nanti berhasil atau tidak kita tunggu saja, iya thooo.

Menurut hemat kami, dalam pemilihan capres dan cawapres atau calon pemimpin di negeri ini, kami melihat ada yang tidak pas, baik proses maupun hasilnya. Lha iya, prosesnya saja di protes sana sini apalagi hasilnya nanti tentu lebih ramai. Mau contoh, coba lihat hasil Pilkada di beberapa daerah, survey membuktikan dari proses pilkada justru tidak semakin mendewasakan dalam berpolitik tapi justru semakin memperlihatkan bahwa kehidupan kita jauh dari beradab. Benar tidak?

Jadi, kalau ingin menghasilkan pemimpin yang berkulitas baik kecakapan maupun moralnya, maka cara atau prosesnya yang harus dibenahi. Itu bisa dimuali dari bawah biar rakyat yang melihat dan merasakan secara langsung bahwa mereka layak untuk memimpin. Pemimpin adalah sebuah jabatan yang amat berat amanahnya, maka jangan sampai kita mencalonkan jadi pemimpin apalagi dengan mengiklankan politik, wah berat resikonya!. Cobalah, biar rakyat yang mengakuinya secara langsung yaitu secara kultural, kalau harus dipaksa-paksa melalui iklan politik untuk mengakuinya, maka hasilnya nanti jelas mengecewakan!

Dan lebih baik lagi, jika para pemimpin itu yang memberitahu bahwa mereka pantas memimpin adalah para ulama yang konsisten memperjuangkan agama dan tetap menjunjung agamanya serta yang masih murni sebagai pengawal dan penjaga akhllaq di negeri ini. Kita sepantasnya percaya pada mereka, yang berjuang dengan ikhlas untuk menjadikan manusia lebih beradab dan mampu mengayomi makhluq yang ada di bumi ini. Kalau memang harus lewat cara-cara demokratis, kita harus tetap menjunjung tinggi proses demokrasi tersebut tapi memilih calon yang benar-benar dimampukan untuk memegang amanah. Dan kewajiban rakyat untuk mendukung penuh pada calon yang amanh ini agar kemakmuran dan kemaslahatan di negeri ini benar-benar terwujud, amiin ya robbal ‘alamiin.

Iklan Politik untuk Popularitas?

Ada sesuatu yang menarik untuk di cermati terkait tayangan iklan di TV. Akhir-akhir ini iklan TV tidak hanya didominasi oleh iklan produk maupun jasa, namun yang lagi menjamur justru iklan politik, baik oleh Partai Politik maupun para Calon Presiden. Pemerintah juga tidak mau kalah dalam mengiklankan program – programnya ke masyarakat. Partai politik yang sekarang lagi memimpin di pemerintahan juga gencar mengiklankan kemajuan-kemajuan yang telah berhasil diraih pemerintahan sekarang ini.

Akhirnya efek dari penayangan iklan tersebut tentu menghasilkan opini, baik yang pro maupun yang kontra. Selanjutnya iklan politik tersebut dijadikan sebuah diskusi, seberapa pengaruhnya terhadap popularitas tokoh maupun partai politik di mata masyarakat luas. Dampak dari penayangan tersebut juga dijadikan komoditas politik oleh para pengamat politik di negeri ini.

Ambil contoh, ketika partai pendukung pemerintah beriklan tentang program-program yang telah berhasil dilaksanakan mereka senang karena berdasarkan survey tingkat populatitas dan elektabilitasnya naik. Mereka yang oposisi mencibir iklan tersebut, karena dianggap pembodohan terhadap rakyat.

Ada lagi iklan partai politik yang mencantumkan gambar para pahlwan nasional. Dari iklan tersebut ada yang bersikap pro dan ada yang kontra. Organisai kemasyarakatan mapun partai politik yang ikonnya dipajang dalam iklan tersebut merasa dirugikan, karena itu bisa menaikan popularitas yang beriklan dan merugikan yang merasa menjadi tokoh atau ikonnya.

Ada juga sebuah parpol yang memajang gambar kyai sepuh, tujuannya mungkin agar rakyat percaya bahwa para kyai juga mendukung mereka. Banyak calon presiden maupun calon pemimpin di daerah juga sering mengadakan silaturahin atau mengunjungi pondok-pondok pesantren agar merestui dan mendukung mereka.

Memang di negeri ini ada sebuah kebiasaan apabila menjelang pemilu, mereka baik parpol, caleg maupun calon presiden dan pemimpin daerah berlomba-lomba menaikan popularitas dan elektabilitasnya agar rakyat kelak mendukung mereka. Persoalannya apakah melalui iklan politik di media masa itu benar-benar berkorelasi terhadap popularitas mereka? Dan yang terpenting apakah mereka benar-benar menyampaikan secara jujur bahwa materi yang diiklankan itu pas dengan kondisi mereka?

Ingatlah wahai para pengiklan, jika data yang anda sampaikan tidak jujur, maka anda berati telah membodohi rakyat Indonesia yang umumnya sedang dilanda kebingungan terhadap kepercayaan pada pemimpin mereka. Apalagi pada musim penghujan ini, justru di Indonesia sering dilanda bencana.

Menurut hemat kami, iklan politik tersebut hanya salah satu cara meraih popularitas dengan cara-cara instan, sehingga dikhawatirkan justru akan menimbulkan pertentangan di masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak iklan tersebut. Dengan iklan tersebut saya khawatir persatuan dan kesatuan di negara ini akan terancam.

Kesimpulannya, Iklan yang diberitahukan kepada masyarakat tanpa diniati dengan prinsip kejujuran, maka justru akan mengakibatkan keresahan, pertentangan di masyarakat. Padahal seharusnya para pemimpin atau calon pemimpin lebih mengedepankan kerukunan atau persatuan pada negara ini, sehingga diharapkan pembangunan berlangsung sebagaimana mestinya dan manfaatnya bisa dirasakan rakyat serta mamapu meningkatkan taraf hidup dan kulitas hidup masyarakat Indonesia, tanpa harus beriklan apalagi iklan politik. Jadi, sudah jujurkah wahai para pengiklan politik tersebut?

Intisari Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Materi PKN SMP Kls VII Bab IV

Kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya merupakan hak kebebasan untuk berkomunikasi. Hak tersebut memiliki cakupan yang luas, meliputi hak : memperoleh dan menyampaikan berbagai gagasan dan informasi, menyampaikan pendapat, melakukan debat secara kritis, melakukan penolakan, serta melakukan oposisi.

Hak kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak demokratis. Dalam arti, hak tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan demokratis. Hak kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen dan berbagai undang-undang.

Ada dua prinsip alam mengaktualisasikan hak kemerdekaan mengemukakan pendapat, yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip kebebasan menghendaki agar hak kemerdekaan mengemukakan pendapat bisa dilaksanakan alam kondisi bebas. Sedangkan prinsip tanggung jawab menghendaki agar hak kemerdekaan mengemukakan pendapat bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada serta mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam masyarakat.

Untuk menjamin terwujudnya kedua prinsip itu, pemerintah mengatur berbagai hal berkenaan dengan hak mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu UU NO. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum.

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hak kebebasan menyampaikan pendapat di tempay umum, meliputi antara lain: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, pidato, dialog, diskusi, petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, spanduk, sikap membisu, an mogok makan.

Hak kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan kelompok hak sispil dan politik. Hal tersebut terutama diperlukan untuk membangun kehidupan demokratis, baik dalam kehidupan politik kenegaraan maupun sosial kemasyarakatan.

Aktualisasi haka kemerdekaan mengemukakan pendapat di rumah dan di sekolah pada dasarnya merupakan sarana pengembangan diri. Hall itu dilakukan melalui kegiatan menyatakan pendapat, menerima informasi, mencari informasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dengan mempertimbangkan nilai-nillai kesusilaan dan kepatutan. (Sumber-Drs. Saptono, PHiBETA)